TANI.TV – Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI) mendorong masyarakat Banten membangun kemandirian pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Provinsi Banten dan kebutuhan nasional.
Potensi wilayah Banten sangat besar di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Namun, potensi-pontensi itu belum dikembangkan optimal.
“Intani hadir untuk menjadi jembatan dan mendorong kemandirian pertanian Banten,”ungkap Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI) Guntur Subagja Mahardika dalam acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di wilayah Banten, di Lebak, Jumat, 10/4/2021. Pelantikan DPW dan DPD dilakukan oleh Ketua DPW Intani Provinsi Banten KH Sulaiman Effendi dan Ketua Dewan Penasehat DPW Intani Banten Muhammad Hasan Gaido.
Guntur mengungkapkan saatnya Banten menjadi produsen pertanian, peternakan, dan perikanan yang mampu menenuhi kebutuhan sendiri dan menjadi pensuplai komoditas ke ibukota Jakarta dan daerah lainnya. “Saat ini DKI Jakarta mengimpor beras dari Sulawesi, seharusnya Banten yang mampu memenuhi kebutuhan itu karena lokasinya menempel dengan Jakarta,”paparnya.
Untuk mendorong Banten menjadi produsen pangan nasional, kata Guntur, Intani harus aktif melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi, dan korporasi dalam pemberdayaan masyarakat, mengembangkan teknologi pertanian, melahirkan inovasi-inivasi produk, membangun petani muda, dan mengembangan bisnis sosial pertanian (social enterprise).
“Intani harus membangun piloting program di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dijadikan model dan diduplikasi di berbagai daerah,”jelasnya.
Ketua DPW Intani Banten KH Sulaiman Effendi mengatakan program Intani Banten seiring dengan Intani Pusat. “Apa yang disampaikan Ketum Intani sama dengan kami sampaikan kepada para pengurus wilayah dan daerah,”katanya.
Intani Banten mengajak masyarakat produktif untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, perikanan. Kepengurusan baru DPW dan DPD Intani di wilayah Banten diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan Banten, yang sebagian daerahnya masih dikategorikan miskin, tertinggal, dan masyarakatnya berpendapatan rendah. (*)
